Strategic Bitcoin Reserve

Pada 6 Maret 2025, Presiden Donald Trump menerbitkan Executive Order 14233. Perintah presiden ini menugaskan Departemen Keuangan untuk mengelola rekening yang secara bersama disebut Strategic Bitcoin Reserve. Rekening kustodi adalah pengaturan untuk menyimpan dan mengelola aset; namanya saja belum menjelaskan alamat atau kunci yang dipakai. Ini merupakan tindakan eksekutif federal, bukan pengumuman pembelian oleh bank sentral. Pembentukan cadangan tersebut adalah langkah hukum dan organisasi. Untuk mengetahui aset yang benar-benar masuk ke rekeningnya, diperlukan catatan tambahan. [1]

Negara dapat mengambil kendali atas bitcoin ketika menyelidiki kejahatan. Namun, penyitaan selama proses hukum berbeda dari perampasan final untuk negara. Penyitaan belum menetapkan siapa pemilik akhirnya; perampasan melalui proses perdata juga tidak selalu mensyaratkan putusan pidana terhadap orang tertentu. Perintah itu menetapkan sumber awal berupa BTC Departemen Keuangan yang memenuhi syarat, berasal dari perampasan final atau pembayaran sanksi uang perdata. Ketentuan hukum dan pengecualian tetap berlaku. Jika koin atau hasilnya harus diberikan kepada korban, aset tersebut tidak bisa langsung dihitung sebagai cadangan negara yang bebas digunakan. [1] [2] [5]

Selain cadangan bitcoin, perintah tersebut membentuk United States Digital Asset Stockpile, yaitu simpanan terpisah untuk aset digital lainnya. Pemisahan ini berdampak nyata karena aturan pengelolaan dan perolehan tambahan berbeda. Saat berita menyebut pemerintah menerima aset digital, periksa dahulu apakah aset itu benar-benar BTC. Token proyek lain tidak berubah menjadi bitcoin ketika masuk ke rekening pemerintah. Untuk aset lainnya, perintah membatasi perolehan tambahan pada kasus perampasan dan sanksi uang perdata tertentu, kecuali ada tindakan eksekutif atau legislatif lebih lanjut. [1]

Menurut perintah tersebut, BTC yang ditempatkan dalam cadangan tidak boleh dijual dan harus tetap menjadi aset cadangan Amerika Serikat. Namun, ketentuan ini perlu dibaca bersama pengecualian dalam penanganan aset digital pemerintah. Pengecualiannya mencakup perintah pengadilan, kewajiban hukum, serta pengembalian kepada korban dan penggunaan untuk operasi penegakan hukum dalam kondisi yang ditetapkan. Karena itu, aturan tersebut tidak berarti bahwa setiap bitcoin yang pernah disita oleh lembaga AS akan selamanya tidak tersentuh. Status hukum aset tertentu menentukan tindakan yang boleh dilakukan terhadapnya. [1]

Departemen Keuangan dan Perdagangan ditugaskan menyusun cara memperoleh BTC tambahan yang netral terhadap anggaran dan tidak menambah biaya bagi pembayar pajak AS. Ini adalah tugas untuk mengembangkan strategi. Tugas itu sendiri tidak membuktikan adanya pesanan pembelian di pasar ataupun jumlah pembelian tetap. Antara rencana dan saldo bitcoin yang lebih besar masih ada kewenangan, pendanaan, transaksi yang terlaksana, dan penerimaan aset. Jika berita menyatakan negara sudah membeli bitcoin, harus ada bukti untuk langkah lanjutan tersebut. Perintah awal saja tidak mencukupi. [1]

Bayangkan contoh sederhana: negara memiliki total 100 BTC. Salah satu lembaganya memindahkan 20 BTC ke rekening cadangan baru. Saldo cadangan bertambah, tetapi negara tetap memiliki 100 BTC, bukan 120 BTC: hanya tempat pengelolaannya yang berubah. Menjumlahkan saldo lama lembaga dengan saldo baru cadangan akan menghitung koin yang sama dua kali. Perolehan tambahan 10 BTC dari pihak di luar negara yang terbukti akan menaikkan total menjadi 110 BTC, jika tidak ada perubahan lain. Ini contoh hipotetis kami, bukan laporan AS yang sebenarnya; pencatatan harus membedakan transfer internal dari perolehan baru. [3]

Perintah itu meminta laporan aset yang dipegang dalam 30 hari dan evaluasi persoalan hukum serta investasi dalam 60 hari. Penetapan tenggat saja tidak membuktikan pekerjaan telah selesai atau audit telah dipublikasikan. Laporan yang berguna perlu mencantumkan tanggal, lembaga yang tercakup, kepemilikan aset, batasan penggunaan, dan cara memverifikasi kustodi. Audit DOJ OIG pada 2022 menunjukkan pentingnya catatan tersebut: audit menemukan kelemahan dalam pencatatan dan rekonsiliasi kripto yang disita. Itu temuan historis, bukan penilaian atas cadangan hari ini. Label alamat di penjelajah blockchain juga tidak dapat menggantikan laporan semacam itu. [1] [3]

Perdebatan ini juga mencakup S.954, rancangan undang-undang yang diajukan Senator Cynthia Lummis pada 11 Maret 2025. Tautan kami mengarah ke versi yang diajukan itu, bukan bukti bahwa rancangan telah menjadi undang-undang. Usulannya tidak otomatis menjadi bagian dari Executive Order 14233: keduanya merupakan dokumen dan proses pengambilan keputusan yang berbeda. Saat membaca berita cadangan berikutnya, ajukan tiga pertanyaan sederhana: apa yang diizinkan aturan, apa yang benar-benar dimiliki negara, dan perubahan apa yang terbukti pada tanggal tersebut? Dokumen awal menjelaskan asal kebijakan; kepemilikan dan pembelian terkini memerlukan bukti terkini. [4]