Sovereign Bitcoin Treasury

Bayangkan Jana membandingkan laporan tentang bitcoin negara. Satu laporan hanya mencakup kementerian keuangan, sedangkan yang lain juga memasukkan dana publik dan perusahaan negara. Angka yang lebih besar pada laporan kedua belum tentu menandakan pembelian baru. Ia perlu menyamakan tanggal dan mengetahui institusi mana saja yang dihitung. Inilah cakupan institusi dalam laporan. Pedoman Dana Moneter Internasional, disingkat IMF, membedakan posisi aset dan utang pada suatu waktu dari perubahan selama periode tertentu. Jana pun mendapat pegangan awal: bandingkan kelompok yang sama pada waktu yang sama, bukan sekadar dua angka BTC. [1]

Jika perusahaan energi milik negara memiliki bitcoin, negara memegang kepemilikan dalam perusahaan tersebut. Aset perusahaan tidak otomatis menjadi anggaran kementerian yang bebas digunakan. Perusahaan mungkin memiliki utang, pemegang saham lain, serta aturan pengambilan keputusan sendiri. Karena itu, Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi, OECD, mengaitkan pelaksanaan hak pemilik dengan struktur hukum dan tingkat kendali yang sebenarnya. Laporan gabungan juga harus menghindari penghitungan ganda: nilai kepemilikan negara dan seluruh aset perusahaan di baliknya tidak dapat langsung dijumlahkan tanpa penyesuaian. BTC perusahaan, nilai kepemilikan negara, dan kas anggaran menjawab pertanyaan yang berbeda bagi Jana. [2]

Pertanyaan berikutnya adalah asal koin. Pembelian dengan uang publik, penambangan, dan perampasan final untuk negara memiliki latar hukum dan ekonomi berbeda. Setiap jalur membutuhkan bukti kewenangan memperoleh aset dan siapa pemilik sebenarnya. Penyitaan dalam penyelidikan saja belum menetapkan kepemilikan final negara. Perintah AS tahun 2025 mengenai Strategic Bitcoin Reserve, misalnya, menentukan BTC hasil perampasan final yang memenuhi syarat beserta ketentuan lain, termasuk pengecualian terkait korban. Jana karena itu tidak menganggap setiap berita tentang dompet sitaan sebagai dana publik yang bebas dipakai. [3]

Mari gunakan contoh hipotetis buatan kita. Sebuah institusi memiliki 10 BTC. Pada harga 60.000 USD per BTC, nilainya 600.000 USD; pada harga 90.000 USD, penilaiannya menjadi 900.000 USD. Jumlahnya tetap 10 BTC. Yang bertambah adalah nilai dolar, bukan jumlah koin atau penerimaan kas. Untuk membayar pengeluaran dalam dolar, institusi itu, misalnya, harus benar-benar menjual sebagian aset pada harga yang dapat diperoleh dan memiliki kewenangan untuk melakukannya. Kenaikan penilaian tidak dengan sendirinya melunasi utang publik. Sebaliknya, penurunan harga dapat mengurangi nilai tanpa mengubah jumlah koin. [1]

Kita lanjutkan dengan institusi yang sama. Dalam contoh ini, tanpa biaya maupun perubahan lain, saldo awalnya 10 BTC, lalu membeli 2 BTC dari luar dan menjual 1 BTC. Saldo akhirnya 11 BTC. Pemindahan antarrekening miliknya sendiri tidak akan mengubah total. Keadaannya berbeda jika laporan baru memasukkan institusi yang tidak ada pada laporan lama: angka yang dilaporkan dapat naik tanpa pembelian. Laporan yang baik menghubungkan saldo awal dan akhir serta menjelaskan setiap perubahan. Jana pun bisa membedakan perdagangan, transfer internal, dan perubahan cakupan pelaporan. [1]

Alamat publik dapat diperiksa melalui penjelajah blockchain, alat untuk melihat catatan jaringan Bitcoin. Ini membantu memeriksa saldo, tetapi label nama negara tidak membuktikan kepemilikan. Tanda tangan yang dibuat dengan kunci terkait dapat menunjukkan kendali teknis; tanda tangan itu tidak menyatakan apakah penandatangan adalah pemilik atau kustodian yang bertindak bagi pihak lain. Dokumen hukum dan akuntansi juga diperlukan. Audit tahun 2022 oleh inspektorat Departemen Kehakiman AS, DOJ OIG, menemukan kelemahan pencatatan dan pencocokan catatan kripto sitaan. Itu bukan audit cadangan nasional saat ini, tetapi memperlihatkan mengapa memantau alamat saja tidak cukup. [4]

Kembali ke saldo akhir 11 BTC. Jika 4 BTC dijadikan jaminan utang, tersisa 7 BTC yang tidak dijaminkan sebelum memperhitungkan pembatasan lain. Bagian ini pun belum tentu langsung bisa dibelanjakan: aturan hukum, hak pihak lain, atau persetujuan mungkin membatasinya. Mengurangi koin yang dijaminkan juga tidak menghasilkan kekayaan bersih negara. Untuk menghitungnya, diperlukan seluruh aset dan kewajiban dalam cakupan yang ditentukan, bukan hanya satu pos bitcoin. Jana kini memahami mengapa kepemilikan besar belum tentu menunjukkan kemampuan membayar tagihan yang segera jatuh tempo. [1] [2]

Jana tidak lagi sekadar mencari angka terbesar di layar. Ia ingin mengetahui pemilik BTC, tanggal angka tersebut, cara menghitung total, harga penilaian, dan pembatasan yang masih berlaku. Catatan akuntansi dan penyimpanan harus dapat dicocokkan, dengan perbedaan yang dijelaskan. Dasbor publik merupakan titik awal yang berguna, bukan pengganti audit, yakni pemeriksaan independen dengan cakupan yang dinyatakan. Dokumen historis menjelaskan aturan pada masanya; kepemilikan hari ini membutuhkan bukti terkini. Dengan konteks itu, pernyataan “negara memiliki bitcoin” akhirnya dapat dinilai secara masuk akal. [4]