El Salvador Bitcoin Law

Sebelum bepergian ke El Salvador, Marek teringat kabar bahwa ia bisa membayar dengan bitcoin di sana. Untuk memahaminya, ia perlu kembali ke 2021. Seperti dijelaskan Dana Moneter Internasional (IMF), BTC ketika itu menjadi alat pembayaran sah bersama dolar AS. Pasal 7 awal mewajibkan pelaku ekonomi menerima bitcoin ketika pelanggan menawarkannya untuk barang atau jasa. Kewajiban itu memiliki pengecualian: Pasal 12 mengecualikan pihak yang secara nyata tidak memiliki akses ke teknologi yang diperlukan. Uraian historis ini tidak bisa langsung dipakai sebagai aturan untuk pembelian hari ini. [4] [5]

Amendemen 2025 mengubah Pasal 7. Menurut teks baru, orang perseorangan dan badan hukum dengan kepemilikan sepenuhnya swasta boleh menerima BTC secara sukarela. Orang perseorangan berarti individu; badan hukum bisa berupa perusahaan. Bagi Marek, perbedaan praktisnya adalah kewajiban lama tidak dapat memaksa pedagang yang mengikuti aturan baru untuk menerima bitcoin. Ia perlu memperoleh persetujuan terlebih dahulu. Ini juga bukan larangan pembayaran bitcoin secara privat. Yang berubah adalah kewajiban menerima, bukan kemungkinan membayar berdasarkan kesepakatan. [1] [2]

Marek mungkin menemukan sesuatu yang tampak bertentangan: Pasal 1 dalam teks 2025 tetap memakai istilah Spanyol curso legal, tetapi secara tegas mengaitkannya dengan penerimaan sukarela di sektor swasta. Sebutan itu saja tidak membuktikan setiap pedagang wajib menerima BTC. Istilah hukum perlu dibaca melalui akibat konkretnya: siapa yang terikat, wajib melakukan apa, dan dengan syarat apa? Judul tentang alat pembayaran sah merupakan titik awal, tetapi jawaban di kasir bergantung pada versi hukum yang relevan. [1] [2]

Misalkan Marek menemukan toko yang menerima bitcoin. Itu tidak berarti ia dapat membayar negara dengan cara yang sama. Dalam rilis 26 Februari 2025, IMF menjelaskan pembayaran pajak hanya dalam dolar AS, atau USD. Kemungkinan membeli secara privat dengan BTC bukan izin untuk membayar pajak dengannya. Rilis itu menjelaskan reformasi saat itu; untuk kewajiban pajak tertentu, petunjuk yang berlaku dan metode pembayaran yang diterima harus diperiksa. Persetujuan toko tidak otomatis berlaku pada otoritas pajak. [3] [4]

Proyek awal juga menyediakan jalur yang didukung negara untuk menukar BTC menjadi dolar secara otomatis dan seketika. Amendemen mencabut Pasal 4, 8, dan 9; IMF menjelaskan penghapusan kewajiban negara terkait. Namun, teks gabungan masih memuat Pasal 14 lama yang bersifat transisional tentang konversi ketika hukum diperkenalkan. Kalimat yang dipisahkan dari sejarah tersebut bukan jaminan penukaran saat ini. Amendemen dan konteksnya harus dibaca bersama. Penghapusan kewajiban hukum juga tidak dengan sendirinya membuktikan layanan penukaran tertentu berhenti beroperasi; penawaran terkininya perlu diperiksa tersendiri. [1] [2] [4]

Mari gunakan contoh hipotetis buatan kita. Marek dan pedagang menyepakati harga 20 USD. Dengan kurs asumsi 100.000 USD per BTC, nilainya menjadi 0,0002 BTC sebelum biaya. Ini bukan kurs terkini atau struk nyata, hanya konversi. Perhitungan yang benar belum menjamin pedagang mau menerima pembayaran tersebut. Mereka juga perlu menyepakati masa berlaku kurs dan siapa yang membayar biaya. Jika kurs berubah sebelum Marek membayar, jumlahnya mungkin perlu disepakati ulang. [1] [4]

Aturan pembayaran sering dibicarakan bersama Chivo, aplikasi dompet yang didukung pemerintah, dan kepemilikan BTC negara. Padahal, hal-hal itu berbeda. Pada Februari 2025, IMF menjelaskan rencana pengurangan bertahap partisipasi pemerintah dalam Chivo serta komitmen program yang membatasi kegiatan dan pembelian bitcoin pemerintah. Pengumuman itu saja tidak membuktikan keluarnya negara dari aplikasi sudah selesai atau berapa koin yang dimiliki negara hari ini. Dibutuhkan bukti pelaksanaan sesudahnya. Hukum, program yang disepakati, dan pengelolaan aset yang nyata menjawab pertanyaan berbeda. [3]

Marek kini memahami mengapa berita tentang negara yang sama bisa berbeda: satu membahas 2021, yang lain amendemen 2025. Pengesahan, publikasi, dan mulai berlakunya aturan juga berbeda; yang terakhir adalah saat aturan baru dapat diterapkan. Amendemen menyebut waktu 90 hari setelah publikasi di Diario Oficial, lembaran resmi El Salvador. Karena itu, setiap klaim perlu dihubungkan dengan versi dan tanggal tertentu, lalu diperiksa lagi apakah ada perubahan berikutnya sebelum dipakai secara praktis. Dengan begitu, eksperimen tersebut dapat dipahami tanpa menjadikan berita lama sebagai panduan hari ini. [1] [2] [4]