Roger Ver

Perangkat lunak baru membutuhkan orang yang mau mencoba dan menjelaskannya kepada orang lain. Roger Ver termasuk investor dan pendukung awal Bitcoin. Dalam keterangannya pada 2025, Departemen Kehakiman AS, DOJ, menyebut bahwa ia mulai memperoleh bitcoin pada 2011 dan dikenal dengan julukan Bitcoin Jesus. Julukan itu menggambarkan reputasinya sebagai pendukung yang bersemangat, bukan pencipta protokol. Berinvestasi dalam teknologi, mendorong penggunaannya, dan menulis aturannya merupakan peran berbeda, meskipun dapat bertemu dalam sejarah satu proyek. [1]

Salah satu perdebatan besar menyangkut jumlah transaksi yang boleh masuk ke blok, yaitu kumpulan catatan yang ditambahkan ke riwayat bersama. Bitcoin.com menjelaskan dukungan Ver terhadap Bitcoin Cash dan menghubungkan kelahiran jaringan itu dengan pendukung blok lebih besar. Perpecahan terjadi pada 1 Agustus 2017. Hasilnya adalah jaringan dan aset berbeda, BTC dan BCH. Masa lalu bersama tidak menjadikannya satu sistem pembayaran yang dapat saling menggantikan. Sebelum mengirim, pengguna perlu memastikan aset dan jaringan yang benar-benar diminta penerima. [2]

Bagi pemula, Bitcoin.com dan Bitcoin.org mungkin terdengar seperti pengelola pusat. Namun Bitcoin.org sendiri menjelaskan bahwa situs itu tidak memiliki jaringan, dan tidak ada yang berhak berbicara mengikat atas nama seluruh jaringan. Pengelola situs menentukan isinya, bukan memerintahkan semua pengguna menerima aturan baru. Pembedaan yang sama berlaku ketika membaca pernyataan Ver. Tokoh terkenal dapat memengaruhi perdebatan atau pilihan orang, tetapi popularitas tidak menggantikan aturan yang digunakan setiap program untuk menerima transaksi dan blok. [3]

Situs resmi Hijacking Bitcoin menyajikan pandangan Ver bahwa Bitcoin menjauh dari rancangan awal akibat penyensoran dan pengendalian. Situs itu merupakan sumber untuk memahami sudut pandangnya tentang perkembangan BTC, bukan pembuktian independen atas semua klaim. Pembaca dapat memeriksa peristiwa yang diceritakan dan cara penulis menarik kesimpulan. Setuju atau tidak dengan visinya tidak harus berarti menerima seluruh argumennya. Begitu pula, sengketa pajak yang terjadi kemudian tidak dengan sendirinya menentukan siapa yang benar dalam perdebatan teknis tentang kapasitas jaringan. [4]

Dokumen DOJ membedakan dakwaan tanggal 15 Februari 2024, perjanjian yang ditandatangani pada 23 September 2025, dan permohonan penghentian perkara tanggal 14 Oktober 2025. Dakwaan memuat tuduhan pemerintah, bukan putusan bersalah. Perjanjian penundaan penuntutan menetapkan kewajiban kedua pihak. Meminta pengadilan mengakhiri perkara adalah langkah prosedural lain. Menyebut semua dokumen itu putusan akan mengaburkan perbedaan antara tuduhan, penyelesaian yang disepakati, dan apa yang benar-benar diputuskan pengadilan. [5]

Perjanjian 2025 menjelaskan pelepasan kewarganegaraan AS oleh Ver pada 2014 dan kewajiban terkait untuk melaporkan aset serta membayar pajak atas kenaikan nilainya. Untuk tujuan pajak ini, aset diperlakukan seolah-olah dijual, meskipun tidak ada penjualan nyata. Ver mengakui bahwa laporan yang diajukan pada 2016 sengaja tidak mencantumkan sebagian bitcoin miliknya dan keuntungan dari penjualan yang dianggap terjadi itu. Dokumen mencatat kerugian pajak sebesar 16.864.105 USD. Angka tersebut adalah pajak yang tidak dibayar, bukan seluruh kekayaannya atau jumlah akhir semua pembayaran kepada otoritas. [6]

Pada 14 Oktober 2025, DOJ mengumumkan pembayaran hampir 50 juta USD kepada IRS, otoritas pajak AS. Jumlah itu secara tegas mencakup tunggakan pajak, penalti, dan bunga. Setiap komponen berbeda: pajak merupakan kewajiban awal, penalti adalah sanksi, dan bunga terkait lamanya pembayaran tertunda. Karena itu, seluruh pembayaran tidak boleh disebut hanya sebagai pajak awal yang belum dibayar atau harga bitcoin milik Ver. Memahami komponennya lebih penting daripada mengingat angka besar dari judul berita. [1]

Permohonan DOJ pada Oktober 2025 meminta penghentian without prejudice, yang masih membuka kemungkinan penuntutan baru. Dokumen menjelaskan masa tiga tahun ketika penghitungan batas waktu yang disepakati ditangguhkan dan pemerintah dapat mengajukan dakwaan baru jika perjanjian dilanggar. Jika masa itu berakhir tanpa pelanggaran, pemerintah berjanji tidak menuntut perbuatan yang dijelaskan. Ini bukan putusan bebas atau pengampunan presiden. Permohonan tersebut juga tidak membuktikan keputusan pengadilan: permintaan salah satu pihak tidak sama dengan pengadilan mengabulkannya. [5] [6]